Layanan Kesehatan Perbatasan Prioritas

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie berfoto bersama peserta Rakor Percepatan Pembangunan Perbatasan terdiri dari perwakilan IDI dan penyedia jasa transportasi udara, Rabu (6/11).(humas)

TANJUNG SELOR, DISWAY – Pembangunan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat perbatasan menjadi prioritas Pemprov Kaltara. Sebab target 2020 akan memantapkan daerah perbatasan sebagai daerah yang berdaya saing tinggi. Lalu, pada 2021, masyarakat perbatasan dapat hidup mandiri, aman dan damai.

Hal itu dikatakan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perbatasan Tahun 2019, sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltara dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan penyedia jasa transportasi udara dalam negeri, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Rabu (6/11).

Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan pondasi pembangunan manusia di Kaltara. Untuk itu, Pemprov Kaltara gencar membangun bidang kehidupan utama tersebut. “Dalam human development index (HDI), kesehatan juga menduduki tempat pertama. Dengan begitu, maka kepentingan kesehatan masyarakat harus merata. Termasuk untuk masyarakat di kawasan perbatasan,” katanya.

Dikatakan, Pemprov merealisasikan sejumlah program pengembangan dan pembangunan kesehatan. Salah satu andalannya adalah program dokter terbang. Menindaklanjuti hal tersebut, gubernur melakukan penandatanganan PKS dengan IDI, serta nota kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan PT ASI Pudjiastuti Aviation dan PT Aviastar Mandiri.

Diungkapkan Irianto, penandatangan PKS antara Pemprov Kaltara dengan IDI serta penyedia jasa transportasi udara, sejatinya bukan untuk melaksanakan program baru. Program itu sudah dilaksanakan yakni program dokter terbang. “Untuk kali ini, juga terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan Sekprov Kaltara untuk Diklat PIM 1,” ucapnya, seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara.

Dipaparkan, pemerintah juga sudah menetapkan percepatan pembangunan perbatasan mulai 1994, utamanya di Kalimantan. Ini dikuatkan dengan sejumlah legitimasi, namun selama 5 tahun berjalan tak efektif realisasinya. Karena, tidak pernah ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan penganggaran yang jelas. Lalu, dicabut tanpa ada pengganti Keppres. “Lalu, pada zaman Pemerintahan SBY dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini berkat intensifnya pemerintahan di Kalimantan mengusulkan perlunya pembentukan sebuah badan yang dapat mengelola kawasan perbatasan. Lembaga ini secara ex officio diketuai Mendagri,” ulas Irianto.

Di Kaltara sendiri, kini sedang berproses pembangunan PLBN Terpadu. Total ada 5 PLBN akan dibangun di Kaltara. Selain itu, saat ini juga sudah terbangun jalan beraspal mulus sekitar 3 kilometer di Kecamatan Krayan. “Insya Allah, tahun depan akan tembus jalan dari Malinau ke Binuang. Mimpi terbesar saat ini adalah adanya jalan beraspal dari Kalimantan Barat hingga Seimenggaris, Kaltara,” jelas Irianto.

Gubernur mengakui bahwa untuk membangun kawasan perbatasan tak bisa hanya berharap dari APBD. Namun, harus mampu mendapatkan dukungan APBN. Dari itu, butuh perjuangan untuk menggaet alokasi anggaran dari pemerintah pusat. “Apa yang didapatkan di perbatasan saat ini, tentunya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk itu, masih perlu perjuangan keras untuk membangun perbatasan menjadi daerah yang lebih baik dan mampu meningkatkan bargaining negara Indonesia terhadap negara tetangga,” papar Irianto. (*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*