Segmen II Lebih Ideal

Muharram

TANJUNG REDEB, DISWAY – Bupati Berau, Muharram angkat suara terkait lokasi pembangunan rumah sakit tipe B. Dia menegaskan, kegiatan akan tetap dilakukan di ring road segmen II Kalimarau.

Menurut Muharram, lokasi itu sangat ideal menjadi lokasi pembangunan rumah sakit. Meski diakuinya, satu dari tiga pemilik lahan masih menolak harga ganti rugi lahan dari tim appresial.

Kendati demikian, Dia optimistis masalah tersebut segera diatasi dan proses pembangunan rumah sakit segera dilelang.
“Masih berlanjut, saya yakin dalam waktu dekat masalah ini selesai. Meski dilelang tahum 2020 tidak masalah, karena ini multiyears,” katanya kepada Disway Berau, Jumat (6/12).

Untuk luasan pembebasan lahan, lanjut orang nomor satu di Bumi Batiwakkal ini, Pemerintah Kabupaten Berau, hanya bisa membebaskan lahan 50.000 meter persegi (5 Hektare) dari 100.000 meter persegi (10 Hektare) dari perencanaan.

Bukan masalah anggaran, melainkan kewenangan kabupaten melakukan pembebasan satu bidang tanah maksimal 50.000 meter per segi per tahun.
“Tapi kami usahakan luasan sesuai perencanaan. Hanya saja mungkin pembayarannya dilakukan tahun berikutnya,” terangnya.
Terkait rencana Komisi III DPRD Berau menggiring kembali rencana pembangunan sesuai Detail Engineering Design (DED) 2015, yakni lahan eks PT Inhutani? Muharram menjawab, bakal repot.

DPRD dinilai tak paham ihwal lahan eks Inhutani, sehingga menggampangkan menetapkan lokasi pembangunan di lokasi tersebut. “Ceritanya dulu, Inhutani mengklaim atas kepemilikan lahan dan ternyata tidak. Semua status lahan kembali ke negara,” ucapnya.
Dijelaskan Muharram, kepemilikan lahan ada dua jenis, yakni secara administrasi (garapan dan sertifikat) dan de facto (menempati). Karena status lahan milik negara, siapa yang menduduki menjadi hak milik.

Sementara untuk melakukan pembebasan lahan, dibutuhkan sertifikat tanah. Jika menunggu masyarakat mengurus sertifikat, pelaksanaan pembangunan rumah sakit 2020 bakal molor.

“Berapa banyak orang dan berapa lama membuat sertifikat. Karena kepemilikan lahan di sana hanya berstatus de facto,” bebernya.
Untuk pertanggung jawaban DED eks Inhutani, akan dialihkan ke ring road segmen II Kalimarau. Hanya saja, konsep itu akan dilakukan revisi dan pengkajian akibat

perubahan lokasi. Rencana itu, kata dia, sudah dianggarkan Rp 100 juta untuk melakukan perubahan adendum DED pembangunan rumah sakit.
“Gak mungkin dihilangkan, tetap DED lama kami pakai. Karena dulu itu dianggarkan Rp 5 miliar, hanya akan dilakukan revisi akibat menyesuaikan lokasi baru,” paparnya.

Selain itu, lokasi di eks Inhutani berdekatan dengan tempat pembuangan akhir (TPA) dinilai tidak layak. Jika opsi pemindahan TPA dilakukan, membutuhkan asupan anggaran besar untuk merealisasikannya.

Untuk membangun TPA dan sejumlah fasilitasnya, membutuhkan biaya yang besar.”Sebelum bangun rumah sakit, TPA harus ditutup dulu dan membutuhkan biaya. Belum lagi memindahkannya dan membangun sejumlah fasilitasnya, tentu membutuhkan biaya tidak sedikit,” sebutnya.

“Bisa-bisa dua sampai tiga tahun baru tercapai pembangunan rumah sakit,” tambahnya.
Pemindahan lokasi, juga berbenturan dengan cita-cita Muharram yang akan mengelola TPA secara modern. Apalagi, luasan lahan seluas 12 hektare, baru terpakai sekira 3 hektare selama 10 tahun.

“Prospek masih puluhan tahun. Pemindahan bukan solusi, tapi meningkatkan pengelolaan yamg baik dan benar. Sehingga bau sampah tidak menyebar ke permukiman warga,” terangnya.

Untuk saat ini, tegas Muharram, progres pembangunan rumah sakit tetap berada di lahan ring road segmen II Kalimarau. Sebab, pemerintah telah melakukan feasibility study (FS), appraisal dan membuat surat keputusan (SK) penetapan lokasi.
“Kalau kita pindahkan lagi, akan panjang prosesnya. Jika diperhitungkan, lebih besar pengeluaran di Inhutani dibandingkan segmen II,” tandasnya.(*/jun/app)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*