Perusda MBS Dianggap Memiliki Performa Buruk, Belum Bisa Untung

Perusahaan Daerah (Perusda) Kaltim PT Melati Bhakti Satya (MBS) menjadi sorotan Komisi II DPRD Kaltim. Perusahaan yang seyogianya menjadi penopang keuangan daerah, malah sebaliknya. Harus ditopang oleh daerah. Padahal MBS sudah berdiri sejak 5 Januari 1996.   

 

VERIDIANA Huraq Wang mengerutkan dahi. Melihat laporan yang dibuat Perusda MBS jauh dari harapan para wakil rakyat itu. Ketua Komisi II DPRD Kaltim itu meminta agar Direksi PT MBS memberikan laporan yang lebih detail lagi. Menurut Veridiana laporan tersebut sangat buruk.

“Ini bagaimana ya, kalau aku jual singkong begitu, ya tekor modalku. Ya habis, enggak ada dapat untung lagi,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang.

Menurutnya, MBS menjadi sorotan karena pemprov telah melakukan penyetoran modal daerah (PMD) sebesar Rp Rp 1,2 triliun berupa aset dan uang tunai.

Sebagaimana data yang dipegang Komisi II, rincian penyertaan modal saham untuk MBS Rp 32,5 miliar di tahun 2004. Aktiva Hotel Grand Pandura di Jakarta Rp 54,1 miliar pada tahun 2008. Tanah dan Bangunan eks RSUD Balikpapan (Puskib) senilai Rp 114,6 miliar pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2018 tanah eks Lamin Indah Jalan Bhayangkara Samarinda senilai Rp 316,2 miliar. Lalu tanah dan bangunan di Kariangau Balikpapan senilai Rp708,2 miliar.

Yang menjadi catatan, Komisi II menemukan adanya sejumlah anak perusahan MBS di unit bisnisnya yang sudah tidak aktif lagi. Di antaranya PT Kaltim Agromina Nusantara, perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan peterakan.

Tambah berkerut lagi, hasil yang diperoleh dan dilaporkan atas usaha PT MBS dari tahun 2009 terus mengalami kerugian. Tercatat hanya di 2019 saja mendapatkan laba. Tahun 2018 katanya juga untung, tapi tidak ada laporan keuangan masuk ke kas daerah.

Padahal bidang usaha yang ditekuni perusaan daerah ini cukup luas. Harusnya berkapasitas besar. Antara lain memiliki bidang usaha seperti jasa transportasi, pariwisata, pengelolaan aset, dan jasa umum lainnya.

Setidaknya 5 unit bisnis yang sudah dijalani. Pertama, bidang usaha parkir. Kegiatan usaha parkir yang bekerjasama dengan PT Bank Mandiri. Dengan luas lahan kurang lebih 1.000 meter persegi, yang merupakan hak pengelola (HPL) milik Pemprov Kaltim.

Kemudian, bisnis lainnya seperti Terminal Peti Kemas Kariangau Balikpapan. Melalui anak perusahaan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Perusahaan tersebut hasil dari patungan usaha bersama PT. Pelindo. Dengan saham 50-50 persen. Unit bisnis ini untuk mengelola pengoperasian terminal peti kemas pelabuhan bongkar muat, Kariangau Balikpapan.

Selanjutnya, MBS juga memiliki usaha di bisnis penerbangan. Dengan mengelola 3 unit pesawat yang berada di Bandara Temindung Samarinda. Yaitu, PK CIE (serviceable), PK JCF (unserviceable), PK WST (unserviceable). Satu unit pesawat GA8 Airvan PK PMD (unserviceable) telah dipindahkan ke Bandara APT Pranoto.

Kemudian, ada lagi Hotel Pandurata di Jakarta. Bekerja sama dengan PT. Bumi Liputan Jaya (BLJ) melalui kerja sama pengelolaan Hotel Grand Pandurata Nomor 01/LEG/MQA/III/2019 tanggal 5 Maret 2019. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama pengelolaan hotel adalah 20 tahun. Dengan sistem kerja sama operasi (KSO).

Ada lagi unit bisnis MBS. Yaitu pembangunan Balikpapan City Center atau biasa disebut dengan Supermal. Melalui kerja sama antara MBS dengan PT. Sinar Balikpapan Development (SBD) pada 19 September 2011. Rencananya di tempat itu akan dibangun pusat komersial dan pertokoan dengan sistem BOT. Gagal. Kawasan eks Puskib hingga sekarang mangkrak dan belum jelas kelanjutannya.

Selain itu, PT Trans Studio Samarinda. Yang berencana membangun trans studio di lahan eks Lamin Indah. Lagi-lagi gagal. Ternyata, setelah MoU diteken, kerja sama tidak berjalan.

“Lucunya lagi, kepada kami (MBS) mengusulkan ingin buka bisnis baru di APT Pranoto. Parkir kargo launch hotel. Juga di terminal Peti Kemas DPO kontainer dan jasa logistik,” imbuhnya.

*****

HARUS REALISTIS

Anggota Komisi II F- Gerindra Akhmad Reza Fachlevi menegaskan, kontribusi Perusda MBS masih jauh dari signifikan. Dari delapan perusda yang ada, kata dia, hanya BPB Bankaltimtara yang sehat.

“Kita minta MBS ini segera menginventarisir seluruh aset-asetnya. Contohnya di Lamin Indah yang direncanakan jadi Trans Studio, di Puskib, dan Hotel Pandurata di Jakarta,” tegasnya.

Pada saat raker tersebut, direksi MBS berjanji akan melengkapi hasil dari inventarisasi aset-asetnya. Di rapat kerja berikutnya. “Dia janji saat raker berikutnya akan diberikan data-data semuanya. Ini nanti kita jadwalkan mengundang mereka lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, pendirian Perusda sejatinya bertujuan menambah PAD. Namun jika perusahaan terus merugi dan membebani keuangan daerah, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim harus mengambil langkah tegas.

“Kalau enggak berikan kontribusi, ya kita harus realistis. Kita sampaikan agar Perusda itu harus dihentikan. Supaya tidak menambah kerugian bagi daerah,” tegas Bagus kepada Disway Kaltim.

Ia meminta Pemprov Kaltim mengevaluasi semua Perusda. Perusahaan yang berpotensi memberikan keuntungan, sementara dalam laporan keuangannya tidak berkontribusi terhadap penambahan PAD, Pemprov dapat mempertahankannya.

“Seperti Perusda MBS itu. Dia mengelola beberapa perusahaan. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang belum sama sekali memberikan keuntungan. Tetapi posisinya mungkin belum maksimal,” katanya.

Bagus menyarankan Pemprov Kaltim lebih selektif membaca peluang bisnis yang bisa dikelola Perusda. Ia menekankan, dalam setiap bisnis yang dilakoni, mesti terdapat potensi keuntungan yang bisa didapatkan di masa depan.

Dalam bisnis, lanjut dia, memang tidak selamanya perusahaan membukukan keuntungan. Di satu sisi bisa untung. Di lain sisi, perusahaan dapat mengalami kerugian.

*****

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, pemanggilan ini juga bertujuan menggali target pendapatan yang ditargetkan pemerintah terhadap seluruh Perusda.

“Sesuai enggak dengan duit yang sudah disertakan yang begitu banyak itu? Kalau misalnya Perusda itu ditarget Rp 10 miliar, tetapi PAD-nya hanya Rp 10 juta, kan enggak masuk akal,” tegasnya.

Ia mencontohkan Perusda MBS. Pemprov Kaltim telah menyertakan modal Rp 1,2 triliun. Sementara setoran kepada pendapatan daerah hanya berkisar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per tahun.

 

TAK ADA PENYERTAAN MODAL

Sementara itu, Direktur Utama Perusda Kaltim PT Melati Bhakti Satya (MBS) Agus Dwitarto kepda Disway Kaltim menjawab semua tudingan terhadap perusahaan daerah yang Ia pimpin. Utamanya anggapan bahwa selama ini Persuda MBS terus merugi dan kinerjanya tidak maksimal.

Menurut Agus, MBS banyak dikasih aset oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, tapi tidak berengi penyertaan modal. Jangankan modal, pajak aset yang diserahkan itu masih terbengkalai. Salah satunya eks Puskib. Nah, kini pajak lahan eks Puskib sudah dibayar MBS, namun Agus menyayangkan lahan proyek tersebut malah mau dihibahkan ke Pemerintah Kota Balikpapan.

“Kenapa selama ini membiarkan MBS tidak maksimal, karena MBS itu tidak pernah diberikan uang cash. Tapi, saya dengan Komisi dua sudah RDB. Itu loh. Kalau tidak tahu apa-apa, jangan asal nyebut enggak maksimal. Nanti kepercik muka sendiri loh,” kata Agus Dwitarto, kepada Disway Kaltim, Selasa (14/1/2020).

Selama ini, menurutnya, yang menghambat pengelolahan beberapa aset yang diberikan Pemerintah Provinsi kepada MBS, yaitu terhalang masalah perpajakan. Pasalnya, MBS tidak memiliki cukup dana untuk membayarkan semua pajak aset yang diberikan.

Jika kondisinya demikian, Agus menawarkan dua pilihan; pertama bayar pajaknya dulu baru dikerjasamakan dengan pihak swasta, atau pemerintah memberikan modal, nanti saat sudah mendapatkan untung, barulah MBS mengembalikan modal yang diberikan pemerintah itu.

Ia heran, selama ini MBS tidak pernah dipanggil untuk diajak komunikasi dan mempresentasikan rencana dan progres yang akan dilakukan. Dan Agus juga meminta agar pemerintah ikut terlibat untuk memberikan arahan.

“Kalau mereka mau panggil saya (Dirut MBS) untuk presentasi, baru saya akan sampaikan progres menarik yang sudah dirancang. Tapi, selama ini kan, komunikasi bisnis itu tidak dibangun,” tandasnya. (*)

Pewarta : Muslim Hidayat, Michael F Yacob

Editor : Devi Alamsyah

 

 

 

1 Trackback / Pingback

  1. Setop Penyertaan Modal BUMD

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*