Proyeksi Hilirisasi sampai 2030, Fokus Pengembangan Kawasan Industri

Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kaltim Saur Parsaoran. (Khajjar/DiswayKaltim)

Samarinda, DiswayKaltim.com – Empat puluh tahun lalu di era 70an sektor ekonomi Kaltim tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbarui. Yakni migas dan batu bara.

Kemudian, baru pada 2008, Pemerintah Provinsi Kaltim mencetuskan transformasi ekonomi. Dengan visi menjadikan Kaltim sebagai pusat energi dan agroindustri terkemuka.

“Cadangan batu bara kita itu kira-kira 40 tahun lagi. Suatu saat akan habis, nggak bisa terus menerus. Sudah saatnya untuk beralih.” Kata Saur Parsaoran, kepala bidang Ekonomi Bappeda Kaltim.

Visi tersebut diteruskan pada 2013 hingga 2018.  Dengan mendorong  agroindustri dan energi terbarukan. Itu lah yang melandasi transformasi ekonomi Kaltim hingga saat ini yang digaungkan menjadi industri hilirisasi dalam periode kepemimpinan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.

Saur menjelaskan, transformasi ekonomi Kaltim dibagi menjadi dua. Yaitu transformasi horizontal dan transformasi vertikal. Transformasi horizontal adalah mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Dari sektor kehutanan ke perkebunan atau ke pertanian. Yang mana dia, setipe. Makanya disebut horizontal,” ungkapnya.

Sementara transformasi vertikal adalah proses produksi bahan mentah menjadi bahan olahan sampai inovasi produksi berkelanjutan.

Saur menyebut, Kaltim telah memproyeksikan wacana hilirisasi industri sampai 2030. Dari periode inisiasi, persiapan, peningkatan kapasitas, peningkatan nilai tambah, proses produksi berkelanjutan, sampai inovasi teknologi.

“Sekarang kita sudah sampai di tahap peningkatan kapasitas dan peningkatan nilai tambah,” jelas Saur.

Dalam lima tahun ini, Saur menyebut, pemprov fokus pada pengembangan kawasan industri. Yakni Kawasan Industri Maloy, Kariangau dan Buluminung. Ketiga kawasan industri tersebut memiliki posisi yang lebih strategis. Dibanding dengan kawasan industri di Pulau Jawa.

Yang disebut strategis, adalah lokasi kawasan industri yang langsung menuju ke pelabuhan. Baik Maloy, Kariangau, dan Buluminung. Kemudian alur lautnya langsung berhadapan dengan Selat Makassar yang masuk  wilayah ALKI II. Memudahkan tujuan ke arah timur jauh atau kawasan Asia Timur seperti Korea, Tiongkok, Jepang dan Taiwan.

Keadaan Kawasan Industri di Lapangan

Saur mengakui, potensi yang dimiliki kawasan industri Kaltim, tidak sejalan dengan realiasasi lapangan. Kawasan Industri Kariangau masih berjalan lambat. Terutama terkait dengan aktivitas usaha yang belum dilakukan. Salah satu yang menjadi kendala, sebagian besar lahan di kawasan industri Kariangau memang bukan milik pemerintah. Sehingga, investasi di sana terhambat dengan regulasi lahan.

Sementara di Kawasan Industri Maloy, secara fasilitas sebenarnya jauh lebih lengkap. Mulai dari pelabuhan, administrator, dan kantor pengelola kawasan.”Lahannya sudah bebas semua. Juga sudah ada Perusda yang mengelola,” tuturnya.

Lemahnya investasi di kawasan Industri juga menjadi kendala. Meski masalah ini sudah sering disampaikan, sampai saat ini, belum ada langkah konkrit pemerintah mengatasinya. Disebut Saur, mekanisme pasar menjadi pertimbangan minat investor berinvestasi di Kaltim

“Orang kalau mau investasi itu kan harus dekat sama market. Jumlah pnduduk kita kan masih sedikit. Dibanding dengan Jawa, mereka pasti lebih memilih di sana karena marketnya besar,” terangnya.

Saur mengatakan perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat. Misalnya untuk industri yang bahan bakunya ada di di daerah, bisa mendapat insentif khusus. Seperti industri kelapa sawit yang ada di Kaltim.

Karena Kalimantan adalah sentra penghasil kelapa sawit terbesar kedua setelah Sumatera. Hampir 1,2 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit di Kaltim. Dari potensi 3,2 juta hektar yang disiapkan. Kontribusi Kaltim  sebagai penyedia CPO bagi industri-industri di Jawa juga cukup tinggi. (lihat grafis)

Perlu adanya sinkronisasi berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk membangun iklim investasi di Kaltim. Mulai dari pembebasan lahan, regulasi tanah di wilayah industri dan insentif pajak.

“Kita harus menyediakan kondisi investasi yang kira-kira bisa bersaing dengan wilayah di Jawa dan luar negeri,” sambungnya. Saur mengatakan pemprov Kaltim sudah menarget dalam 5 tahun kedepan fokus hilirisasi Kaltim dalam RPJMD.

“Selalu kata industri hilir ada di tema tematik tahunan pembangunan ekonomi Kaltim,” tutupnya. (krv/eny)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*