Kaltara Ajukan Empat Usulan

Gubernur Hadiri Musrenbangreg Kalimantan Tahun 2020 di Pontianak

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (dua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (dua kanan), usai menyampaikan pernyataan sikap pada Musrenbangreg Kalimantan di pendopo rumjab Gubernur Kalbar, Rabu (19/2).(HUMAS PEMPROV KALTARA)

PONTIANAK, DISWAY – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Gubernur Dr H Irianto Lambrie mengajukan 4 fokus usulan dalam forum kerja sama revitalisasi dan percepatan pembangunan yang menjadi rangkaian Musrenbangreg Kalimantan 2020 di pendopo rumah jabatan Gubernur Kalbar, Rabu (19/2) siang.

Adapun 4 fokus usulan itu, yakni infrastruktur, ketahanan energi, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia (SDM). Dijelaskan Gubernur, untuk fokus usulan infrastruktur, dibagi dalam 8 usulan. Yang terdiri dari pembangunan dan preservasi jalan perbatasan dengan 1 deskripsi program, pembangunan dan preservasi Jalan Trans Kalimantan (1 program), perpanjangan runway bandar udara (4 program), pembangunan base transceiver station (2 program), pembangunan jalan akses menuju perbatasan (3 program), pembangunan KIPI (1 program), pembangunan KBM (1 program), dan pengembangan kawasan perbatasan (4 program).

“Untuk fokus ketahanan energi, dibagi dalam 3 fokus usulan. Yaitu pengembangan energi baru terbarukan (6 program), pemenuhan kebutuhan energi (2 program), dan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (1 program),” ujar Gubernur.

Fokus selanjutnya adalah lingkungan hidup yang dibagi dalam 7 usulan. Yakni, kebakaran hutan (1 program), restorasi gambut (1 program), indeks tutupan lahan (2 program), pencemaran lingkungan (1 program), mitigasi perubahan iklim (3 program), pelestarian pesisir dan laut (1 program), dan pembangunan kawasan minapolitan.

Kaltara juga fokus kepada usulan pengembangan sumber daya manusia yang dibagi dalam 9 usulan. Yakni, 1 pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (1 program), peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ( 1 program), penanganan stunting (2 program), peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan (1 program), pemenuhan SPM di bidang pendidikan (1 program), peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (1 program), peningkatan dan pengembangan kemitraan sertifikasi keahlian tenaga kerja (1 program), pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (1 program), dan peningkatan akses perguruan tinggi (1 program).

Sementara, untuk usulan Regional Kalimantan yang disepakati gubernur se-Kalimantan, disebutkan Irianto, ada beberapa hal yang menjadi prioritas. Yaitu rencana pembangunan jalur kereta api (KA) Trans Kalimantan, percepatan pembangunan Jalan Trans Kalimantan, percepatan pembangunan bandara dan pelabuhan di Kalimantan, rencana pembangunan kawasan industri di Kalimantan, peningkatan rasio elektrifikasi, pembangunan politeknik berbasis sumber daya unggulan yang ada di Kalimantan, kelautan dan perikanan, metalurgi, pertambangan, perkebunan sawit, dan peningkatan status desa.

“Regional Kalimantan termasuk Kaltara seperti yang disampaikan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian merupakan regional tercepat yang melakukan perencanaan pembangunan untuk 2021. Harapannya dengan lebih cepat diajukan, maka akan dapat diakomodir melalui APBN 2021. Dengan begitu, peluang diakomodirnya sejumlah usulan prioritas Regional Kalimantan maupun fokus usulan Kaltara dapat lebih besar,” jelas Gubernur.

Mengutip pernyataan Mendagri, Irianto mengaku bahwa dalam perencanaan pembangunan 2021, Regional Kalimantan khususnya Kaltara akan menerapkan prinsip money follow program. “Kaltara dan Kalimantan pada umumnya juga akan meningkatkan pemberdayaan pada 5 potensi SDA, yakni perikanan, sawit, batu bara, bauksit, minyak dan gas bumi. Termasuk potensi pariwisata yang perlu ditingkatkan. Seperti wisata alam, wisata budaya, wisata flora/fauna dan lainnya,” ungkapnya.

Dalam pembangunan Regional Kalimantan ke depan, peluang besar yang juga penting untuk menjadi pertimbangan adalah penetapan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Seperti yang Mendagri sampaikan, penetapan IKN baru di Kaltim seharusnya menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Kalimantan seluruhnya. Dimana secara garis besar pemindahan IKN memiliki 5 poin penting, yakni memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI, mendorong pembangunan kawasan timur Indonesia untuk pemerataan wilayah, mengubah orientasi pembangunan dari Jawasentris ke Indonesiasentris, ketersediaan lahan yang luas, dan mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek,” tutur Gubernur. (humas)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*