Kebijakan Kemendikbud Dikritik Kepsek

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media. (ISTIMEWA)

Samarinda, DiswayKaltim.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini mulai diberlakukan tahun ini.

Kebijakan tersebut tak selamanya dinilai positif. Sebagian kepala sekolah di Samarinda justru menilai aturan baru tentang BOS itu menghambat operasional sekolah.

Salah satu perubahan mendasar dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS yakni pencairan. Jika sebelumnya pencairan dilakukan empat dalam setahun, maka di aturan baru diubah menjadi tiga kali.

Sistem ini dikeluhkan Kepala SMPN 2 Samarinda, Sugik. Pasalnya, sekolah harus mengutang dari pihak kedua untuk menutupi biaya operasional.

Padahal pengeluaran operasional sekolah yang relatif besar. Dari gaji tenaga pengajar honorer sampai pembayaran tagihan listrik, air dan wifi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap bulan sekolah tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp 35 juta.

“Kami tidak memiliki cukup biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Itu pun dicairkan di akhir caturwulan. Harusnya di awal. Biar mempermudah sekolah,” kata Sugik saat ditemui di kantornya, Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Samarinda Kota, Senin (24/2/2020).

Ia mengungkapkan, guru honor yang dimiliki SMP 2 Samarinda sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga pengajar dan staf tata usaha (TU). Kebijakan pemerintah, lanjut Sugik, mestinya mempermudah sekolah. “Agar guru honorer tetap digaji,” tegasnya.

Di lain sisi, Sugik mengapresiasi kebijakan Kemendikbud tentang penyaluran dan penggunaan dana BOS. Sebab bantuan tersebut langsung disalurkan ke rekening sekolah.

“Kalau dana itu dari provinsi, baru ke pemerintah kota. Barulah bisa sampai ke sekolah. Kalau dari pusat langsung ke sekolah itu sangat bagus sekali,” pungkasnya.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel. Salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer.

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen,” kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan, setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Sehingga kebutuhan di setiap sekolah juga berbeda-beda. “Dengan perubahan kebijakan ini, pemerintah memberikan otonomi dan fleksibilitas penggunaan dana BOS,” tambah Nadiem.

Alur dana BOS pada sistem BOS 2019, dana BOS ke sekolah disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Pada kebijakan BOS 2020, Kemenkeu menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah.

Frekuensi penyaluran dana BOS pada 2019, penyaluran dilakukan sebanyak empat kali per tahun dengan porsi tahap I (20 persen), tahap II (40 persen), tahap III (20 persen), dan tahap IV (20 persen).

Pada kebijakan BOS 2020, penyaluran dilakukan sebanyak tiga kali per tahun dengan porsi tahap I (30 persen), tahap II (40 persen), tahap III (30 persen).

Untuk proses verifikasi data pada BOS 2019, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi. Pada BOS 2020, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada BOS 2019, batas akhir pengambilan data dua kali per tahun (31 Januari dan 31 Oktober). Sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD. Pada BOS 2020, batas akhir pengambilan data satu kali per tahun (31 Agustus). Untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P.

Dalam pembayaran honor pada BOS 2019, pembayaran guru honorer maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta dari total dana BOS.

Pada dana BOS 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50 persen untuk guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru).

Pada dana BOS 2019, alokasi pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20 persen dan pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Pada dana BOS 2020, tak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. (mic/qn)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*