Luas Wilayah IKN Tambah Bengkak, Termasuk Bukit Soeharto  

Direktur Lingkungan Hidup, Medrilzam, memaparkan delinasi wilayah IKN di Hotel Novotel, Balikpapan. (A M Hafizh/disway kaltim)

==================

 

Balikpapan, DiswayKaltim.com – Usulan luas wilayah untuk masterplan Ibu Kota Negara (IKN) berubah. Awalnya seluas 180.000 hektare, menjadi 256.000 hektare. Perubahan ini sesuai dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk masterplan tahun 2020 yang diinisiasi Kementrian PPN/Bappenas beserta Dinas Lingkungan Hidup.

Deliniasi atau penarikan garis batas wilayah IKN ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama inti dari pusat pemerintahan seluas 5.644 hektare, kawasan ibu kota negara 56.180.87 hektare, kawasan perluasan IKN 256.142.74 hektare, serta memasukkan seluruh kawasan Tahura Bukit Soeharto.

“Kita takut ada miss leading, kawasan Tahura itu jumlah hutannya hanya 10 persen dari luas wilayahnya. Kita bukan mau menghancurkan hutan untuk buka lahan IKN, malah sebaliknya. Menjamin kelestarian kawasan penyangga dan konservasi,” ujar Direktur Lingkungan Hidup Medrilzam, saat memaparkan tujuan KLHS untuk masterplan IKN di Novotel, Balikpapan, Kamis (27/2) kemarin.

Jika melihat deliniasi peta usulan tersebut, perluasan IKN di sebelah selatan mencakup seluruh area Bukit Soeharto, timurnya  berbatasan Kecamatan Sangasanga dan Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara. Sedangkan perluasan di wilayah barat, tepatnya PPU, kawasan IKN membengkak ukurannya sampai 10 kali lipat.

“Nanti kan ada kawasan inti pusat pemerintahan yang lima ribuan hectare. Ada juga kawasan IKN yang menunjang IKN. Nah ini semua yang kita kaji. Apa saja isu strategis dan kebutuhan data yang kita dapat dari dinas daerah terkait,” ujarnya

Dijelaskan, usulan luas wilayah IKN tersebut untuk mengakomodasi ruang bangunan dan daya tampung bagi penduduknya yang nanti bermukim di sana. Sebagiannya lagi untuk menjaga biodiversity atau keberagaman hayati daerah IKN. “Sejak penyusunan rapid KLHS 2019, kita memperhitungkan 2 juta penduduk yang nanti menempati IKN. Pertanyaannya dari mana pasokan ketahanan pangannya,” kata dia.

Selain itu, workshop scoping calon wilayah IKN ini juga membahas tentang sumber air dan energi. Mengingat keinginan pemerintah pusat agar nantinya IKN tumbuh dengan tema green, beautiful sustainable, maka harus ada pemasok energi dari sumber yang dapat diperbaharui atau tanpa batu bara dan Migas.

Menurutnya, opsi yang paling mendekati hanya dari hidro power. Sedangkan tenaga surya, panas bumi atau tenaga angin hanya sebagai bahan pertimbangan. “Kita lihat dulu sungainya. Berapa kapasitas airnya, apa ada penyusutan saat kemarau. Kalau cocok kita bangun turbin,” ujarnya.

Melalui workshop ini, dirinya berharap agar dinas terkait di daerah dapat memberikan usulan dan data untuk menjadi bahan bagi menyempurnakan masterplan IKN. “Jadi ini masih berlanjut sampai akhir tahun. Kita ingin secepatnya di bulan Agustus masalah KLSH sudah selesai.” ucapnya.

KUKAR PASOK KEBUTUHAN PANGAN

Masalah ketahanan pangan calon IKN dijawab Sekda Kukar Sunggono, yang hadir kala itu. “62 persen wilayah Kukar adalah petani. Jadi untuk pangan, saya rasa bisa mengandalkan pasokan dari Kukar, jangan hanya menyerahkan kepada persaingan pasar sempurna,” ujar Sunggono.

Menurutnya, Kukar sudah menyiapkan grand design mekanisasi pertanian di kecamatan-kecamatan penghasil pangan. Meski terkendala kurangnya APBD untuk mendukung program tersebut.

Memang, kata dia, APBD Kukar salahsatu yang terbesar di Indonesia. Tahun 2020, APBD nya mencapai Rp 5,2 triliun. Tapi saat itu didistribusikan ke-193 desa, 44 kelurahan dengan 18 kecamatan, sehingga untuk mekanisasi pertanian masih kurang.

“Kukar mohon dibantu, ini sudah kami petakan. Harapannya Kukar ikut tumbuh bersama IKN. Tidak hanya jadi penonton,” ujarnya. (ryn/dah)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*