Pemerintah Punya Banyak Opsi selain Menaikkan Iuran

Jakarta, DiswayKaltim.com – Penolakan kenaikan iuran BPJS juga datang dari Partai Demokrat. Ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan. Menurutnya, menaikkan iuran BPJS di saat rakyat sedang berjuang melawan pandemi virus bukanlah keputusan yang tepat.

“Dari awal sikap Demokrat menolak. Itu (kenaikan iuran) sangat mempengaruhi kondisi. Apalagi semua masyarakat terdampak (pandemi Covid-19). Sehingga sangat tidak tepat di situasi ini kemudian membebankan rakyat,” kata Irwan, yang juga anggota DPR RI dapil Kaltim itu.

Padahal, soal kenaikan BPJS ini, sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA). “Bahwa, secara putusan final mengikat, memerintahkan BPJS jangan membebankan lagi kenaikan pada peserta. Dan kita minta pemerintah menjalankan putusan MA,” lanjutnya.

Menurut Irwan, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah selain menaikkan iuran, dalam hal mengatasi defisit anggaran BPJS. Di antaranya, mengalokasikan sebagian anggaran untuk stimulus ekonomi ke BPJS.

“Ada banyak opsi. Pemerintah sudah punya Perppu No.1/2020. Di mana, di situ ada tambahan anggaran di luar APBN, Rp 405 triliun. Di situ juga ada anggaran stimulus ekonomi, yang mana turunannya ada peraturan pemerintah tentang pemulihan ekonomi nasional. Harusnya dimasukkan di situ saja anggaran untuk defisit di BPJS,” ungkapnya.

Baca Juga:

Kenaikan BPJS Kesehatan, Apakah Ada Opsi Lain? 

Opsi lain, pengalihan anggaran program Kartu Prakerja. “Itu kan ada kartu prakerja. Ada Rp 20 triliun di situ, gunakan saja itu. Jangan kemudian BPJS dibebankan kepada rakyat. Tapi di sisi lain pihak swasta, orang kaya semua disubsidi melalui APBN. Ini kan gila,” tuturnya.

Selain itu, reformasi di tubuh BPJS juga harus dilakukan. Melakukan efektivitas terhadap pelanggan BPJS yang curang. “Laksanakan juga reformasi internal BPJS,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS. Itu tertuang dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu diteken Jokowi pada 5 Mei 2020.

Berikut rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Pasal 34:

• Iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

• Iuran peserta mandiri Kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

• Iuran peserta mandiri Kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. (sah/dah)

1 Trackback / Pingback

  1. Soal Kenaikan BPJS, Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*