2 dari 5 halaman

Secara normatif, semua itu pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Demikian bunyi ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib ).

Namun Pasal 90 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2018 tersebut, tidaklah berdiri sendiri. Sebab ketentuan Pasal 90 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib , menyebutkan secara eksplisit bahwa, “Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, wajib dilakukan secara terbuka”.

Frase kata “wajib” dalam ketentuan tersebut, berarti tanpa pengecualian, alias tidak boleh tidak, harus dilakukan secara terbuka oleh .

Hal ini bertujuan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengawasi setiap materi yang dibahas oleh DPRD.

Di luar kedua jenis rapat tersebut, DPRD diberikan kemungkinan untuk menggelar rapat secara tertutup, dengan catatan mendapatkan persetujuan bersama.

Dalam ketentuan Pasal 90 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib DPRD, disebutkan bahwa, “Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat”.

Jadi sepanjang tidak dimaknai “rapat paripurna” dan “rapat dengar pendapat umum”, maka DPRD diberikan opsi untuk menggelar rapat tertutup.

Lantas apa kategori rapat yang boleh dilakukan secara tertutup tersebut? Apakah hanya berdasarkan kesepakatan peserta rapat semata?