3 dari 5 halaman

Rapat tertutup tentu saja harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang rationable dan dapat diterima oleh nalar publik.

Sebagai contoh, rapat Badan Kehormatan (BK) terkait agenda pemeriksaan anggota yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Itu bisa saja dilakukan secara tertutup, dengan alasan keamanan serta demi kelancaran jalannya pemeriksaan.

Selain norma yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tatib , rapat-rapat yang digelar tertutup juga bertentangan dengan norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebabasan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP).

Sebagai badan publik, punya tanggung jawab penuh untuk membuka dan menyediakan informasi secara layak kepada publik.

Salah satunya adalah informasi menyangkut dinamika yang terjadi dalam setiap rapat-rapat yang digelar oleh . Publik berhak tahu, bagaimana sikap dan keseriusan wakil-wakilnya dalam memperjuangkan aspirasinya masing-masing.

Hal ini termasuk juga hak publik untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap rapat-rapat , beserta dasar pertimbangan-pertimbangannya.

Dalam ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, informasi seputar jalannya rapat serta keputusan-keputusan yang dihasilkan, diaktegorikan sebagai informasi yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik.

Ruang Transaksional

Tidak jarang kita menemukan DPRD menggelar rapat-rapat yang sifatnya tertutup, padahal tidak memiliki alasan yang memadai.

Kondisi ini sering kita dapat, terutama ketika DPRD sedang membahasan agenda yang berkaitan dengan anggaran. Mulai dari pembahasan APBD disetiap tahapan.