4 dari 5 halaman

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), rapat-rapat antara Badan Anggara (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hingga yang terbaru adalah pembahasan refocusing dan rasionalisasi anggaran guna percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Pertanyaannya adalah, kenapa rapat-rapat tersebut harus dilakukan secara tertutup? Ketertutupan pembahasan yang berkenaan dengan anggaran ini, mengindikasikan beberapa hal, yakni : Pertama, politik transaksional.

Salah satu karakteristik dari politik transaksional adalah aktivitas yang dilakukan di ruang-ruang tertutup. Untuk mengelabui “moral publik” dan menghindari tuntutan “etika parlementarian”, maka pengawasan publik mesti mereka hindari.

Kedua, pembahasan dalam ruang-ruang tertutup, bermakna mereka memang sedang merencanakan kejahatan. Persekongkolan selalu berawal dari lorong-lorong gelap yang jauh dari jangkauan publik.

Jika pembahasan anggaran dilakukan melalui rapat-rapat tertutup, itu artinya sedang ada rencana untuk “mengaburkan” fakta, sekaligus “menghilangkan” jejak kejahatan yang dilakukan.

Ketiga, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengarah kepada tindak pidana . Kita harus paham jika itu subur dan berkembang dalam ruang-ruang gelap.

Logikanya, tidak akan ada suap dan gratifikasi di tengah keramaian yang penuh dengan pantauan publik. Karena alasan inilah kenapa prinsip “transparansi” dan “keterbukaan” selalu dijadikan anti-tesa untuk melawan .

Sebab hanya dengan keterbukaan dan transparansi inilah, kita bisa meminimalisir tindakan-tindakan korup dari para pejabat dan penyelenggara negara, termasuk .