5 dari 5 halaman

Dengan demikian, sesungguhnya rapat-rapat tertutup yang dilakukan oleh , terlebih jika dilakukan dalam forum rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum, tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, serta kebebasan informasi yang dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan kita, namun juga melanggar norma hukum (legal norm) yang berlaku.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan telah melakukan semacam pembangkangan hukum (disobedience of law) karena tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Terlebih lagi, aturan-aturan itu justru dibuat oleh mereka sendiri. Demikian pula rapat-rapat tertutup yang diputuskan secara subjektif tanpa dasar yang kuat, jelas adalah bentuk pengingkaran terhadap nalar publik dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, , dan Nepotisme. Sebab rapat tertutup semacam itu, hanya akan menyuburkan , dan melanggengkan politik transaksional.